Khoirul Anam, Salah Satu Tim Pembuat soal ujian dari Fakultas Hukum Unita / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Khoirul Anam, Salah Satu Tim Pembuat soal ujian dari Fakultas Hukum Unita / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Meski telah membantah adanya oknum yang diduga bermain di tim pembuat soal, pihak Perguruan Tinggi Universitas Tulungagung (Unita) menilai ada ruang-ruang yang memungkinkan untuk dilakukan kecurangan. Hal itu diungkap oleh dekan Fakultas Hukum, Surjanti melalui salah satu tim pembuat soal Khoirul Anam, Rabu (19/02) siang di ruang kerjanya.

"Peraturan (Perda dan Perbup) yang ada masih memiliki ruang yang memang bisa dilakukan adanya kemungkinan kecurangan," kata Anam.

Sesuai ketentuan, kepala desa dalam kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat desa ini adalah penanggung jawab penuh yang dapat menentukan siapa panitia pelaksananya.

"Peran kepala desa ini mutlak, karena kewenangan ini pada kepala desa maka pengawasannya yang sulit dilakukan. Nah, dalam hal ini yang bisa mengawasi hanya masyarakatnya sendiri," ujar Anam.

Anam sempat sedikit memberikan bocoran, jika setelah soal diambil oleh panitia pihaknya lepas tangan dan  menganggap tugasnya selesai. "Sekarang setelah kami serahkan, tanggung jawab ke siapa?," Anam melempar pertanyaan.

Saat Tulungagung TIMES menjawab jika tanggung jawab telah berpindah pada panitia dan kepala desa, Anam tidak membantah dan mengangguk.

"Nah, itu proses yang terjadi," tandasnya.

Untuk membuktikan diakui Anam sangat sulit, kecuali ada pihak berwajib yang melakukan penyelidikan khusus dan melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

"Jika di OTT saya rasa tepat, nanti akan tau siapa yang bermain," kata Anam.

Sebagai pihak yang membuat soal, sebelumnya Anam menjelaskan bahwa pihaknya hanya membuat soal ujian sesuai dengan addendum atau perjanjian yang telah disepakati bersama dengan panitia di masing-masing desa yang meminta kerja sama.

"Panitia mengajukan permohonan, kemudian kami diminta membuat soal sesuai regulasi dan setelah itu baru dituangkan dalam addendum itu. Tugas kami hanya membuat soal sesuai dengan peraturan daerah dan Peraturan Bupati, jadi jika ada yang memainkan kami tidak tau," kata Anam yang juga berprofesi sebagai penasihat hukum atau pengacara itu.

Permintaan soal yang dimaksud di antaranya meliputi, Matematika, Bahasa Indonesia, Undang-Undang 1945 dan pancasila serta bidang tugas.

"Soal biasanya kita buat mepet dengan hari pelaksanaan, kita serahkan atau diambil panitia satu hari sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa itu," jelasnya.

Sebagai pembuat soal, Anam menilai kecil sekali kemungkinan oknum dalam timnya melakukan tindakan curang dengan membocorkan kunci jawaban pada mafia atau peserta ujian.

"Kami lebih menjaga integritas almamater, jadi jika kami melakukannya maka justru akan merugikan pihak kami sendiri," tegasnya.

Untuk membuat soal ujian, pihak Fakultas mematok honor yakni untuk sekretaris desa sebesar Rp 9 juta rupiah, sedangkan untuk perangkat lain seperti kepala dusun (Kasun) dan kepala urusan (kaur) sebesar Rp 5 juta rupiah.

"Jadi honor dari panitia ini kecil, jika peserta banyak kami harus menggandakan (print) sesuai jumlah peserta ujian itu," lanjutnya.

Setelah soal selesai, Anam mengakui saat penyerahan atau diambil oleh panitia ke kampus kondisi soal dan kunci jawaban sudah disegel dan jika dibuka maka akan pecah segel tersebut.

"Itu juga biasanya panitia mengambil bersama pihak kepolisian dan Babinsa serta saksi, setelah kami serahkan maka kami anggap tugas kami selesai," imbuhnya.

Tudingan yang mengarah pada oknum makelar yang berada dalam tim pembuat soal dengan nilai Rp 20 hingga Rp 25 juta rupiah untuk kunci jawaban, anam mengaku tidak tau.

"Itu saya tidak tau, tapi saya rasa tidak (ada), kami bekerja sesuai perjanjian dan perjanjian tidak bisa saya sampaikan kecuali atas kesepakatan panitia dan perintah peradilan, karena perjanjian adalah salah satu Dokumen penting dalam mekanisme ini " terangnya.