Aksi Demonstrasi Menolak Omnibus Law. (Foto: Istimewa)
Aksi Demonstrasi Menolak Omnibus Law. (Foto: Istimewa)

Kritik keras dilontarkan oleh Jaring Advokasi Tambang (JATAM) terkait Rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dengan metode 'Sapu Jagat', dengan mengeluarkan infografis di media sosial instagram milik Jaring Advokasi Tambang (JATAM).

Pasalnya, jika diterapkan Undang-Undang Omnibus tanpa melibatkan pihak-pihak yang nantinya terdampak dengan adanya Undang-Undang Omnibus Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) tersebut akan sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup rakyat.

Ini disampaikan Koordinator Jaring Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah, bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dapat menyebabkan dampak yang sangat kompleks, "Pesangon semakin kecil, PHK massal akan mudah dengan turunnya jumlah pesangon, status kerja tidak jelas (outsourcing dan kontrak kerja tanpa ada batasan waktu), Hak pekerja perempuan hilang, Upah pekerja kecil karena dihitung per jam (perempuan yang mengambil cuti haid, cuti melahirkan atau keguguran akan dianggap tak bekerja), sanksi pidana ketenagakerjaan akan dihapuskan (pengusaha bisa menghindar membayar BPJS, memecat pekerja berserikat, membayar upa minim), diskriminasi pada tenaga kerja rentan terjadi,"Bebernya saat dikonrmasi oleh pewarta, Rabu (19/2/2020).

"Bisa berpotensi penggusuran yang merampas ruang hidup masyarakat dipermudah untuk kepentingan investasi, posisi petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat miskin perkotaan, perempuan, anak dan kelompok disabilitas akan semakin rentan, ancaman pencemaran, perusakan lingkungan, bencana ekologis dan man made disaster semakin tinggi, lubang bekas tambang tak tersentuh, sumber daya alam dikeruk habis, sanksi bagi perusahaan pelanggar hak pekerja dan perusak lingkungan berpotensi hilang dan diganti dengan sanksi administratif," jelasnya. 

Menurut Ahli Hukum Tata Negara, Indah Dwi Qurbani, "Undang-Undang Omnibus adalah format pembentukan Undang-Undang yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi Undang-Undang lain yang saling berkaitan dengan substansi yang diatur oleh Undang-Undang yang diubah atau dibentuk. Pembentukan 1 (satu) Undang-Undang dilakukan dengan mempertimbangkan semua materi ketentuan yang saling berkaitan langsung ataupun tidak langsung yang diatur dalam pelbagai Undang-Undang lain secara sekaligus," ruturnya saat dikonfirmasi pewarta pada Rabu (19/2/2020).

"Undang-Undang Omnibus dipahami sebagai metode 'sapu jagat', praktik semacam ini tidak lazim di Negara dengan sistem hukum civil law. Usulan penyusunan Undang-Undang Omnibus dimaknai untuk "merapikan" berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih dan berkonflik. Saat ini gagasannya pada RUU Penciptaan Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah," tambahnya. 

Indah juga menjelaskan mengenai ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa ada ketentuan evaluasi dan analisis, "Peraturan Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga terdapat ketentuan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait pada Naskah Akademik. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengharmonisasi kompleksitas berbagai Peraturan Perundang-undangan sektoral yang tidak selaras dan koheren dengan Undang-Undang yang sedang disusun," pungkasnya. 

Kekhawatiran paling besar sekarang, mungkinkah kebijakan Undang-Undang Omnibus mampu menciptakan hukum yang menjamin sekaligus memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan. Kekhawatiran lainnya yang dirasakan rakyat, apa memang keluarnya Undang-Undang Omnibus nantinya merupakan suatu reaksi untuk menutupi kelemahan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang selama ini berjalan.