Wakasek Kesiwaan SMPN 2 Tulungagung tunjukan buku yang digunakan untuk Bimbel (foto : Joko Pramono/Jatim Times)
Wakasek Kesiwaan SMPN 2 Tulungagung tunjukan buku yang digunakan untuk Bimbel (foto : Joko Pramono/Jatim Times)

Wali murid kelas IX SMPN 2 Tulungagung mengeluh tentang wajibnya mengikuti bimbingan belajar berbayar di sekolah itu. Bahkan bagi yang tidak membayar uang bimbel sebesar 500 ribu diancam tidak diberikan kartu mengikuti ujian semester dan ujian nasional pada tahun 2020 mendatang.

NN, salah satu Wali murid tersebut mengatakan mendapatkan informasi ini dari anaknya yang sekolah di SMPN 2 Tulumgagung.

Peringatan itu disampaikan melalui ketua kelas yang dikumpulkan oleh pihak sekolah. Selanjutnya ketua kelas tersebut diminta membagikan kartu ujian bagi peserta didik yang sudah membayar uang bimbel.

“Jadi ketua kelasnya itu membagikan nomer ujian semester kepada pelajar yang sudah membayar saja, dan bilangnya yang belum bayar tidak bisa dapat kartu,” keluhnya.

Menanggapi keluhan ini, Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Tulungagung, Amri membantah mewajibkan peserta didiknya mengikuti Bimbingan Belajar dan mewajibkannya membayar, apalagi disertai ancaman tidak diberikan kartu ujian.

Amri menjelaskan bimbel diadakan atas dasar kesepakatan antara pihak sekolah dan wali murd. Bimbel disepakati untuk dilakukan di sekolah oleh guru SMPN 2 Tulungagung, dengan mengambil waktu selepas jam efektif sekolah selesai.

“Kalau dulu pas rapat, wali murid tidak sepakat, kami juga tidak akan berani mengambil keputusan mengadakan bimbel” ungkapnya.

Dengan membayar sebesar Rp 500 ribu, siswa mendapatkan 4 jenis LKS untuk pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, IPA dan Bahasa Inggris serta satu buku tryout yang berisi kisi kisi soal Ujian.

Amri menegaskan, pembayaran yang dimaksudkan bukan kewajiban, dan tidak ada hak peserta didik yang terpotong ketika tidak mampu memenuhi pembayaran bimbel seperti yang dilakukan oleh peserta didik yang bisa memenuhi pembayarannya.

“Bayar maupun tidak, tetap akan kita berikan nomor untuk ujian, ini bukan kewajiban, ini hanya upaya sekolah untuk membantu pelajar agar bisa pandai,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Plt Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tulungagung, Hariyo Dewanto mengatakan pihaknya belum mengetahui informasi tersebut. Dirinya baru menerima informasi tentang pengadaan bimbel dari awak media yang menemuinya hari ini.

“Saya baru tau sekarang ini pas ditanya wartawan, sebelumnya saya belum pernah mendapatkan laporan dari sekolah atau apapun tentang bimbel” Ujarnya.

Pihaknya menegaskan, tidak ada kewajiban peserta didik untuk mengikuti maupun membayar bimbel yang diadakan sekolah, kalaupun ada peserta didik yang mau mengikuti dan mau membayar secara sukarela dipersilahkan, tapi tidak diwajibkan.

“Besok saya akan ke sekolah sekolah yang dilaporkan ini, akan saya lihat bagaimana proses bimbelnya, kalau menyimpang ya akan ditertibkan dan dibina” pungkasnya.